best joomla templates

Budaya Feodal

Print
Category: Artikel Budaya
Published Date Written by Super User

BudayaFeodal

[ Bali Post, 30 April 2005 ]

Siapakah yang mau disebut feodal sekarang ini? Pasti tidak ada. Siapakah yang mau disebut mengembangkan budaya feodalisme sekarang ini? Pertanyaan ini berbeda, tetapi jawabannya sama: tak ada seorang pun. Tetapi kalau ditelisik, apakah ada orang yang senang dengan masih berkembangnya budaya feodal? Jawabannya ada yang senang, ada yang tidak.

Dulu, feodalisme di Bali dikaitkan dengan puri dan kasta. Orang di luar puri disebut jaba, dan dalam kasta ada dua golongan besar: sudra dan triwangsa ( wesya, kesatria dan brahmana ). Masih membekas sisa-sisa itu, walau hanya di beberapa tempat dan kini pun kian menyurut. Sekarang, banyak orang puridan kaum triwangsa yang sudah “merakyat” dan bahkan mereka risi dengan sebutan yang bercirikan feodalisme itu. Di masa lalu, orang jaba masuk ke puri, harus berjalan merunduk-runduk dan berbicara dengan sangat halus. Orang jaba memberikan predikat dirinya sebagai orang rendahan: siap dimaki, siap dihina, dan siap dijatuhkan harga dirinya.

Sekarang, siapa yang mau “merendahkan diri” hanya karena berada di luar puri atau hanya karena tidak memakai nama yang dulu dikaitkan dengan triwangsa? Namun, feodalisme tidak berarti hilang karena muncul feodalisme baru karena uang, kekuasaan, dan jabatan. Seorang kaya di Kuta membentak-bentak tukang kebunnya yang nama depannya I Gusti dan ia memerintah sopirnya bernama depan Ida Bagus. Seorang staf duduk kaku di depan atasannya dan siap menerima perintah, padahal jika mengacu kepada ciri feodalisme masa lalu, staf itu status sosialnya triwangsa, dan atasannya jaba.

Lepas dari contoh itu, memang ada orang desa yang masih siap untuk menyebut dirinya parekan atau panjak atau jaba jika berhadapan dengan orang puri atau orang yang namanya mengacu ke triwangsa – sistem kasta yang salah kaprah. Terutama generasi tua di Bali. Karena itu, jika kita bicara masalah feodalisme di Bali, semua punya andil untuk kelangsungan sistem itu, baik secara langsung maupun tidak. Ada golongan triwangsa dan puri yang masih ingin dihormati meskipun berperilaku buruk, sementara ada golongan jaba yang masih mau berada “di tempat rendah”. Jadi, jangan salahkan satu pihak.

Sekarang, banyak sekali orang puri yang tidak mau lagi diistimewakan seperti di masa lalu. Merekawarga negara biasa saja, juga krama banjar biasa saja. Itu yang seharusnya terjadi. Saya banyak berkenalan dengan oang dilingkungan puri dan bahkan besan saya ada dari keluarga Anak Agung, namun saya tak menemukan sifat-sifat feodal di antara mereka. Memang saya tak mau “merendahkan diri” tetapi mereka juga tak ada bermaksud “meninggikan diri”. Hanya di beberapa tempat, saya menemukan kasus adanya keluarga puri atau golongan triwangsa yang tidak mau baur dengan masyarakat biasa, bahkan minta prioritas tertentu di banjar adat yang istilah Bali disebut luputan (bebas dari kewajiban tertentu).

Dengan pemerataan pendidikan yang makin bagus dan pemahaman akan nilai kemanusiaan yang universal, kata lain dari menghormati hak asasi manusia, masalah feodalisme yang bersumber dari tradisi puri dan kasta di Bali akan hilang dengan sendirinya. Apalagi, jika ditambah dengan pengetahuan agama Hindu yang benar.

Meski begitu, budaya feodal itu sendiri tak akan bisa lenyap di dunia ini, karena manusia memiliki ego yang tidak sama. Akan selalu muncul feodalisme jenis baru yang dibawa oleh berbagai perbedaan, karena feodalisme itu subur di masyarakat yang kehidupan sosialnya jomblang. Feodalisme baru bukan lahir dari faktor puri atau non-puri, bukan dari sistem kasta yang salah itu, tetapi dari status sosial ekonomi dan status sosial kekuasaan.

Dalam feodalisme baru ini, belum tentu seorang bupati yang bernama Tjokorda Malen lebih feodal daripada bupati yang bernama Wayan Poleng. Bisa jadi, Bupati Wayan Poleng jauh lebih feodal, karena ia sudah mendapatkan egonya dalam status “lebih tinggi”.

Karena itu, sesungguhnya dikotomi puti dan nonputi, jaba dan triwangsa (dua istilah yang paling tidak saya sukai dan sebaiknya dibuang), tak layak lagi diperbincangkan dalam pilkada yang akan digelar Juni nanti di Bali. Tidak ada hubungannya sama sekali.

Apakah I Gusti Putu Wijaya lebih feodal dibandingkan Adi Wiryatama di Kabupaten Tabanan? Apakah AA Gde Agung lebih feodal dibandingkan Made Sumer di Kabupaten Badung? Atau lebih feodal mana AA Puspayoga dibandingkan Ida Bagus Mantra di Kota Denpasar? Kita tidak bisa menjawab dari namanya, kita hanya bisa melihat dari perilaku mereka di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kita tak bisa lagi menyebutkan seseorang itu feodal karena ia datang dari lingkunganpuri, karena masalah feodal atau tidaknya seseorang menyangkut karakter yang sangat individual. Lagi pula, apakah arti puri atau gria sekarang ini? Bukankah banyak perumahan baru yang memakai nama puri dan gria di depannya?

Memunculkan isu feodal dan non feodal, isu puri dan nonpuri, isu kebangsawanan dan kerakyatan pada pilkada mendatang, akan makin mengkukuhkan pembuktian bahwa feodalisme di Bali yang diakibatkan penerapan status sosial yang menyimpang dengan gama di masa lalu, belum bisa diakhiri. Mari memilih bupati dan wali kota karena program dan karakter orangnya, bukan asal-usulnya.

 

§Putu Setia

 

Tab content 1
Tab content 2
Saturday the 25th. Custom text here